Pemilukada Butuh Cinta

Oleh Azwir Nazar

“dari pada tameuprang, goet tameugeet, atra bansot, atra bansa, syedara pihna”

Putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi waktu 7 hari pendaftaran bagi kandidat dalam Pilkada Aceh menjadi awal masa depan politik Aceh. Putusan no.1/SKLN-X/2012 itu lahir setelah adanya gugatan Mendagri ke KPU dan KIP terkait sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan KIP Aceh dan Kabupaten/Kota untuk membuka kembali pendaftaran calon baru selama 7 hari. Sebelumnya, MK pernah mengeluarkan putusan yang sama, 3 November lalu.

Menurut Jusuf Kalla, tokoh yang berperan dalam perdamaian Aceh, keputusan MK tersebut sudah tepat dan KPU memberikan penghargaan kepada MK dengan memutuskan untuk menunda sementara pemilukada Aceh. Harapan JK, penundaan ini supaya seluruh kekuatan politik di Aceh mampu terakomodasi dan dapat bersatu, sehingga penyelenggaraannya dilakukan secara demokratis. Dalam pertimbangan hukum sendiri MK menjelaskan jika keputusan KIP Aceh no 26. Tahun 2011 tidak ditindaklanjuti akan menimbulkan gangguan keamanan dan kamtibnas, dalam pelaksanaan Pemilukada (Tribunnews, 19/1).

Lazimnya, secara hukum tidak ada lagi alasan MK mengeluarkan putusan sela sampai dua kali pada satu perkara. Tapi sebagaimana dikatakan Jusuf Kalla bahwa keputusan ini lebih untuk kelanggagengan damai di Tanah Rencong. Lalu, MK mengamanatkan pemilukada tetap berlangsung tepat waktu yaitu 16 Februari. Meski dalam waktu 7 hari itu KIP juga harus melaksanakan verifikasi serta tahapan lain sampai bakal calon menjadi calon.

Ini tentu akan merepotkan KIP yang sebelumnya juga mengalami beberapa kali penundaan. Apalagi munculnya calon perseorangan. Pasti akan memakan waktu lebih panjang, terutama verifikasi faktual fotocopy KTP pendukung calon. Maka, KIP kemudian mengusulkan pencoblosan digeser menjadi 9 April saja.

Konstelasi politik Acehpun berubah. Mendaftarnya kandidat PA, Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf, disusul dua pasangan independen masing-masing Hendra Fadli/Yuli Zuardi Rais dan Fakhrulsyah Mega/Zulfinar akan menjadi babak baru pertarungan kursi Aceh 1.

Pihak patahana (incumbent) yang lebih diunggulkan sebelumnya, harus berusaha dan berjuang lebih kuat untuk bisa menang. Apalagi ceruk pasar yang diperebutkan satu sama lain saling beririsan dan tidak jauh berbeda. Hanya Partai Aceh yang lebih berani tampil beda dengan menggarap massa ideologis di akar rumput. Sehingga identitasnya lebih mudah dikenali dan menjadi diferensiasi dengan kandidat lain.

Sebagai partai pemenang pemilu dan kekuatan politik dominan di Aceh, PA mengklaim akan meraih 60 persen suara. Mereka juga mendaftar di level Kabupaten/Kota, seperti Aceh Utara, Lhoksemawe, Aceh Jaya, dan Pidie. Padahal sebelumnya, PA bersikeras meminta penundaan Pilkada dan menolak mengakui semua tahapan yang dilangsungkan KIP. Dengan alasan tidak ada payung hukum, dan menuding KIP telah ‘mengangkangi’ DPRA.

Munculnya kandidat baru sepertinya akan membuat tahapan Pilkada Aceh berlangsung lebih lama dari jadwal semula dan kemungkinan bergesernya hari H pencoblosan tak terelakkan. Malah, untuk level Gubernur bisa saja terjadi 2 (dua) kali putaran. Mengingat ada 7 (tujuh) pasangan yang akan bertarung.

Mendaftarnya PA harus dilihat sebagai langkah positif menuju kestabilan politik di Aceh dan patut diapresiasi. Masalah pilihan tentunya semua terserah rakyat Aceh. Apalagi sebulan belakangan kisruh pemilukada ini telah memicu memanasnya situasi keamanan di Aceh. Seperti diketahui terjadi lima kasus penembakan yang menewaskan enam warga sipil dan melukai orang lainnya. Kekerasan bersenjata itu terjadi di Biereun, Banda Aceh, Aceh Utara dan Aceh Besar. Kasus terakhir adalah pemberondongan terhadap rumah salah seorang kandidat Bupati di Aceh Utara (Kompas, 14/1).

Partisipasi Politik Rakyat
Kini, hasrat politik elit sudah terpenuhi. Setelah beramai-ramai berhasil menjadi kandidat. Situasi Acehpun relatif aman. Semoga terus membaik tidak saja di permukaan. Saatnya kaum elit dan para kandidat memberi ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi. Sehingga rakyat lebih antusias mensukseskan pemilukada.

Karena demokrasi memberi ruang untuk rakyat berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik merupakan aspek penting dari demokrasi. Rakyat melakukan partisipasi politik karena berasumsi bahwa kepentingan dan kebutuhannya tersalurkan atau diperhatikan. Partisipasi politik disini tidak sebatas pemberian suara pada pemilu. Meski pemilu dipakai sebagai lambing dan tolak ukur dari sistem demokrasi (Marriam Budiarjo, 2008)

Maka tidak berlebihan bila rakyat menghendaki dan berharap Pilkada ini berlangsung damai, jujur, adil dan bebas teror. Sehingga, hasrat rakyat menyalurkan aspirasi sebagai bentuk sirkulasi penggantian elit pemerintahan lima tahunan terpuaskan.

Pilkada ini butuh cinta. Terutama di mulut dan prilaku para kandidat. Berikut tim suksesnya. Dengan cara berlomba menyusun visi misi, program, dan strategi pemenangan yang pro rakyat. Tidak mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif dengan semangat perdamaian. Mari kita berkompetisi dalam suasana penuh cinta. Dengan belajar menghargai perbedaan dan pilihan politik. Toh, demokrasi sendiri bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan sebaliknya, atas nama demokrasi kita menebar benih kebencian dan menyusahkan masyarakat.

Saatnya pula kita satukan energi positif untuk mengisi era damai untuk membangun Aceh. Pemilukada bukanlah segala-galanya. Masih banyak agenda lain yang mesti kita tuntaskan. Akhirnya dengan bergandengan tangan, sama-sama kita sempurnakan bait-bait lagu Rafli diatas dengan senandung lantang dan penuh cinta. “gaseeh ngon sayang, rahmat neulimpah, neubri keuh Allah keu kamoe dumna, tamumat jaroe getthat meutuah, meunan geusurah rasulambiya, desya peuampon Allah tuhanku, beupengeuh hatee keu kamoe dumna”. Wallahu a’lam.

*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Komunikasi Politik Universitas Indonesia

*dimuat di Tabloid MODUS Aceh edisi februari 2012