Sabtu, 19 November 2011

Penunjukan Pj Jangan Jadi Transaksi Politik

saturday, 12 November 2011
JAKARTA - Pilkada Aceh harus tetap dalam bingkai perdamaian dan berpihak rakyat karena masyarakat harus mendapatkan ruang berdemokrasi dan bebas menentukan pilihan politik sesuai nurani masing-masing.

Pernyataan ini dilontarkan Azwir Nazar, pengamat komunikasi politik dalam diskusi politik dan pilkada di Jakarta, Sabtu (12/11). "Karena demokrasi adalah milik seluruh rakyat Aceh. Bukan saja menjadi konsumsi elit," ujar Azwir dalam rilis yang dikirim Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Jakarta Raya atau Kompajaya kepada redaksi The Atjeh Post.

Menyinggung soal penundaan pilkada, menurut mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia jika harus ditunda dan penunjukan Pj (Penjabat) gubernur harus independen, dan sebaiknya dari kalangan profesional.

"Yang mengerti persoalan Aceh, terutama menyangkut tahapan-tahapan pilkada. Sehingga kehadirannya dapat menjadi penyejuk hati masyarakat, mampu merangkul semua perbedaan. Hal ini penting supaya pilkada berlangsung kondusif, dan pembangunan Aceh menjadi lebih baik," ujar Azwir.

Menurut dia, penunjukkan Pj bukanlah transaksi politik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. "Presiden atau pihak terkait harus arif dan bijak dalam menentukan seorang Pj. Pertimbangannya bukanlah "setoran". Rakyat Aceh butuh penyejuk dan pemersatu. Jangan pecah belah rakyat,” kata Azwir.

Di sisi lain, kata Azwir, penundaan pilkada sedikit banyak akan merubah peta dan konstelasi politik di Aceh. Apalagi dengan bertambahnya pasangan calon pasca putusan sela MK mengenai diperpanjangnya masa pendaftaran calon.

"Lagi pula, kalau pilkada ditunda, maka semua calon posisinya akan sama. Tinggal bagaimana kandidat menyusun strategi pemenangan dan membangun kerja-kerja politik di lapangan."

Selain Azwir, juga hadir sebagai pembicara Teungku Hamdani Hamid dari World Achehnese Association, yang berdomisili di Kanada.

Menurut Hamdani, demokrasi Aceh masih dalam tahapan belajar karena baru keluar dari konflik panjang. “Memang butuh waktu untuk berdemokrasi dan psikologi masyarakat Aceh masih terngiang konflik,” ujar Teungku Ham, panggilan akrab Hamdani Hamid.

Hamdani mengatakan, faktor pemerataan ekonomi juga menjadi indikator penting agar demokrasi Aceh bisa maju dan berkembang. "Karena kita berhadapan dengan situasi masyarakat yang memiliki kebutuhan hidup sehari-hari."

Diskusi bertema Pilkada Aceh yang bersih, damai dan bermartabat itu dimulai pukul 15.00 WIB hingga 17.45 WIB. Hadir mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta.

"Ini merupakan diskusi rutin bulanan yang diadakan Kompajaya” ujar Harianto Arbiye, ketua panitia. Kompajaya adalah sebuah organisasi mahasiswa dan pemuda Aceh di Jakarta yang dibentuk dengan tujuan sebagai wadah silaturahmi antar mahasiswa Aceh.[]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar