Kajian tentang komunikasi politik makin menarik untuk dikaji. Tidak saja bagi sarjana komunikasi dan politik. Tapi mulai disukai dan digeluti oleh para politisi, aktivis dan professional lainnya. Komunikasi politik masih tergolong baru bila dilihat sebagai sebuah disiplin ilmu (subject area).
Dalam buku Dan Nimmo, “Handbook of Political Communication” dikatakan bahwa di Amerika saja komunikasi politik masih mencari bentuk, as fields of investigations go, political communication is obviously still in infacy” (2000 : vii) tetapi penelaahan komunikasi dan politik sekaligus pemanfaatan komunikasi untuk kepentingan politik sebetulnya sudah berlangsung sangat lama.
Ada empat orang yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teori dan penelitian komunikasi. Mereka bisa disebut founding fathers-nya studi komunikasi politik di Amerika. Meski sebenarnya memiliki background pendidikan yang berbeda, misalnya Kurt Lewin, Paul Lazarsfeld, dan Carl Hovland berlatar pendidikan psikologi. Sedangkan Harold D. Laswell ialah ilmuan politik. Lalu, beberapa murid Laswell juga tertarik pada ilmu ini. Seperti; Ithiel de Sola Pool, V.O Key dan Gabriel Almond.
Key dalam bukunya, “Public Opinion and American Democracy” dengan detail mempertemukan komunikasi dan politik. Pool menulis buku “the people look at educational television; candidates, issues, and strategies; a computer simulation of the 1960 election compaign”. Almond mengkaji berbagai konsep untuk memahami fungsi komunikasi dalam sistem politik.
Sementara di Eropa, sebagian besar penelitian komunikasi yang menyentuh bidang politik kebanyakan berbicara tentang penelitian dalam rangka pemberian suara (voting) serta penelitian tentang pengaruh komunikasi trehadap respon masyarakat tentang kampanye. Seperti; Campbell, Converse, Miller dan Stokes yang meneliti tentang “The Voters Decides”.
Definisi Komunikasi Politik
Komunikasi Politik adalah setiap penyampaian pesan yang disusun secara sengaja untuk mendapatkan pengaruh atas penyebaran atau penggunaan power di dalam masyarakat yang didalamnya mengandung empat bentuk komunikasi, yaitu: elite communication, hegemonic communication, petitionary communication, associational communication. (INT”L ENCYL OF Communication, 1989).
Menurut Muller (1973:73), Komunikasi Politik didefisinisikan sebagai hasil yang bersifat politik, apabila mereka menekankan pada hasil. Bagi mereka yang menekankan komunikasi politik pada sistem politik, komunikasi politik di definisikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara system tersebut dengan lingkungannya.
Almond dan Power menyebut komunikasi politik sebagai fungsi politik bersama-sama fungsi artikulai, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen yang terdapat di dalam suatu sistem politik dan komunikasi politik merupakan prasyarat (prerequisite) bagi berfungsinya fungsi-fungsi politik yang lain.
Plano (1982: 24) melihat komunikasi politik merupakan proses penyebaran arti, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu system politik.
Beberapa ilmuan lain, melihat komunikasi politik sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan politik. Karena itu komunikasi politik memiliki fungsi yang istimewa, yang meletakkan basis untuk menganalisis permsalahan yang muncul dan berkembang dalam keseluruhan proses dan perubahan politik suatu bangsa.
Menurut Harsono Suwardi (1997: 12), komunikasi politik dapat dilihat dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit komunikasi politik adalah; “setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang, maupun dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucapkan, ataupun dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorangyang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Sedangkan dalam arti luas, komunikasi politik adalah; setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan info politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan”.
Dalam batasan yang lebih sempit adalah suatu komunikasi dapat dikatakan memiliki nilai atau bobot politik bila komunikasi yang dimaksud mempunyai konsekuensi atau akibat politik (factual/berkemampuan) yang mengatur tingkah laku manusia di bawah pertentangan (Suwardi,1995: 6).
Objek dari komunikasi politik adalah dampak atau hasil yang bersifat politik (political outcomes) disamping sebagai salah satu fungsi yang menjadi syarat untuk berfungsinya sistem politik. Jika komunikasi politik, dilihat sebagai jembatan metodelogis antara disiplin komunikasi dan politik, maka objek formal komunikasi politik juga dalah proses penciptaan kebersamaan dalam makna (the commonness in meaning) tentang fakta dan peristiwa politik .
Marketing Politik
Marketing sebagai salah satu cabang ilmu merupakan kontruksi sosial. Marketing berkembang pesat di khalayak luas, tidak saja di tataran akademisi. Cara dan metode marketing telah digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Meski dalam suatu disiplin ilmu masih baru, tapi sebagai aktivitas dan praktik sosial telah terjadi sejak dahulu kala.
Bagozzi (1974; 1975) melihat bahwa marketing adalah proses yang memungkinkan adanya pertukaran (exchange) antara dua pihak atau lebih. Artinya aktivitas marketing akan selalu ditemui dalam proses pertukaran. Marketing adalah hubungan dan pertukaran.
Dalam tulisan Bruce I. Newman dan Richard M Perloff tentang Political Marketing; Teori, research, and application yang dikutip oleh prisgunanto (2008) dari Hanbook of Political Communication Research, pemasaran politik didefinisikan sebagai aplikasi prinsip-prinsip pemasaran dalam kampanye politik yang beraneka ragam individu, organisasi, prosedur-prosedur dan melibatkan analisis, pengembangan, eksekusi, dan strategi managemen kampanye oleh kandidat, partai politik, pemerintah, pelobi, kelompok-kelompok tertentu yang bisa digunakan untuk mengarahkan opini publik pada idiologi mereka .
Marketing politik yang dari istilahnya sendiri terasa sebagai contradicto in terminis. Tapi sesungguhnya tidak demikianlah adanya. Strategi-strategi marketing memang sudah saatnya diterapkan dalam politik. Apalagi situasi dan kondisi masyarakat telah berubah. Seiring dengan kemajuan tehnologi informasi dan komunikasi, semakin terintegrasinya masyarakat global dan tekanan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, institusi politikpun membutuhkan pendekatan alternatif untuk membangun hubungan dengan konstituen dan masyarakat luas.
Penggunaan metode marketing dalam bidang politik dikenal sebagai marketing politik (political marketing). Dalam marketing politik, yang ditekankan adalah penggunaan pendekatan dan metode marketing untuk membantu politikus dan partai politik agar lebih efisien serta efektif dalam membangun hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat.
Maketing politik sudah menjadi fenomena, tidak hanya dalam ilmu politik, tapi juga menimbulkan pertanyaan para marketer yang selama ini sudah terbiasa dalam konteks dunia usaha. Marketing mengalami pergeseran perpektif dari orientasi internal perusahaan (internal oriented) ke orientasi pasar (market oriented).
Di tengah era demokratisasi dan kapitalisme, strategi-strategi marketing merupakan cara yang tepat untuk menghasilkan kemenangan dalam pemilihan umum. Tentu, metode dan konsep marketing memerlukan banyak sekali adaptasi dengan situasi dan kondisi dunia politik. Memang tidak semua metode marketing dapat digunakan dalam dunia politik. Tapi, partai politik dan konstestan sangat membutuhkan metode efektif untuk bisa membangun hubungan jangan panjang dengan konstituen dan masyarakat luas.
Debat Marketing Politik
Marketing politik sebagai suatu domain baru tidak dapat dipisahkan dari polemik yang melingkupinya. Marketing politik merupakan penerapan ilmu marketing dalam kehidupan politik. Tidak ubahnya domain aktivitas sosial lain, politik telah menjadi lebih terbuka dan transparan. Dunia politik tidak kebal dalam persaingan, bahkan sangat kental. Maka, diperlukan cara dan metode efektif untuk merebut hati konstituen dan masyarakat luas.
Kotler dan Levy (1969) menganjurkan penggunaan metode marketing dalam dunia politik. Mereka melihat bahwa marketing sebagai media interaksi antara dua atau lebih struktur sosial (Bagozzi, 1975). Wring (1996) menunjukkan aktivitas marketing politik telah lama dilakukan oleh partai-partai politik di Inggris.
Sikap skeptis terhadap marketing politik juga ada. Berangkat dari pemahaman bahwa marketing adalah ilmu yang dikembangkan dalam dunia bisnis dan ditujukan untuk mengejar keuntungan. Aplikasi marketing dalam dunia politik, juga meninggalkan masalah etika dan moral (Laczniack et al., 1979; Lock & Harris, 1996). Karena dalam aktivitas marketing tidak jarang sebuah organisasi mengemas informasi berbeda dengan kenyataan bahkan sampai memanipulasi informasi yang ditransfer.Tapi, konsep agar dunia politik berorientasi pasar bukan berarti sebuah partai politik ataua seorang kandidat harus at all cost memenuhi apa saja keinginan pasar (masyarakat).
Simpulan
Marketing politik harus dilihat secara komprehensif (Lees Marsmant, 2001), Pertama, marketing politik lebih daripada sekedar komunikasi politik. Kedua, marketing politik diaplikasikan dalam seluruh organisasi partai politik. Tidak hanya tentang kampanye politik, tetapi juga sampai pada tahap bagaimana menformulsikan produk politik melalui pembangunan simbol, image, palatform, dan program yang yang ditawarkan.
Ketiga, marketing politik menggunakan konsep marketing secara luas, tidak hanya terbatas pada tehnik marketing, namun juga sampai strategi marketing, dari tehnik publikasi, menawarkan ide dan program, dan desain produk, sampai market intelligent serta pemrosesan informasi. Keempat, marketing politik melibatkan banyak disiplin ilmu dalam pembahasannya, seperti sosiologi dan psikologi. Kelima, konsep marketing politik bisa diterapkan dalam berbagai situasi politik, mulai dari pemilihan umum sampai ke proses lobi di parlemen (Harris, 2001) .
Dengan demikian, ilmu marketing politik tidak dimaksudkan untuk menjual kontestan pada khalayak, melainkan sebagai tehnik untuk memelihara hubungan dengan publik agar tercipta hubungan dua arah yang langgeng.
References :
1. Bruce I. Newman, Handbook of Political Marketing, Sage`Publication, 1999
2. Lely Arrianie, Komunikasi Politik, Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik, Widya Padjajaran, 2010
3. Ronald A. Faucheux, Winning Elections, Political Campaign Management, Strategy & Tactics, New York, 2000
4. Firmansyah, Ph.D, Marketing Politik, antara pemahaman dan realitas, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2008,
5. Prof. Dr. Hafied Cangara, M.Sc, Komunikasi Politik, konsep, teori dan strategi, Rajawali Pers, 2009.
*mahasiswa s2 Komunikasi Politik UI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar